Senin, 26 September 2011

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
UMUM

Pasal 1
1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dan penjabaran dari Anggaran Dasar LSM NIRWANA.
2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pedoman bagi para anggota Dewan Pembina/Penasehat, Anggota Dewan Pengurus dan seluruh anggota LSM NIRWANA dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya.

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2
Keanggotaan LSM NIRWANA meliputi :
1. Dewan Pengurus
2. Anggota

Pasal 3
Persyaratan Anggota
1. Setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 14 Anggaran Dasar, dapat diterima sebagai Anggota LSM NIRWANA.
2. Seorang anggota dinyatakan sah apabila mendapat kartu tanda anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Harian LSM NIRWANA.
3. Bentuk tanda anggota ditentukan oleh Dewan Pengurus Harian.
4. Penerimaan anggota dapat dibatalkan oleh Dewan Pengurus Harian dengan berbagai pertimbangan.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Anggota
1. Anggota LSM NIRWANA mempunyai hak sebagai berikut :
a. Bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dalam rapat lembaga.
b. Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Harian dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan
c. Memperoleh bantuan perlindungan bilamana mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan tugas LSM NIRWANA, sepanjang tidak melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
d. Medapatkan bantuan fasilitas dan referensi dalam berhubungan dengan institusi lain sepanjang dalam batas kewenangan LSM NIRWANA.
e. Mendapatkan pelatihan dan pengarahan lainnya dalam upaya peningkatan kinerjaya.
2. Anggota LSM NIRWANA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Memegang teguh dan mematuhi Pancasila dan UUD 1945
b. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketentuan, peraturan dan keputusan LSM NIRWANA.
c. Membayar iuran keanggotaan sesuai keanggotaan yang berlaku.
d. Menjaga, memelihara dan menjunjung tinggi martabat dan nama baik LSM NIRWANA.
e. Menggalang persatuan, kesatuan, persaudaraan dan solidaritas sesama anggota.
f. Melaksanakan tugas dan kewajiban LSM NIRWANA dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 5
Berakhirnya Keanggotaan
Keanggotaan LSM NIRWANA dapat berakhir apabila :
1. Yang bersangkutan meninggal dunia
2. Pernyataan berhenti, mengajukan permohonan tertulis atas permintaan sendiri.
3. Melaksanakan kegiatan yang merugikan nama baik LSM NIRWANA.
4. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Tidak mematuhi ketentuan, peraturan dan keputusan organisasi.
6. LSM NIRWANA dinyatakan bubar.

Pasal 6
Kartu Tanda Anggota
Anggota LSM NIRWANA memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan dan disahkan hanya oleh Dewan Pengurus Harian LSM NIRWANA.

BAB III
KEPENGURUSAN

Pasal 7
LSM NIRWANA memiliki Dewan Pendiri, Dewan Pembina / Penasehat, Dewan Pengurus yang dilengkapi dengan perangkat Koordinator Bidang / Divisi, Ketua-Ketua Divisi dan Anggota.

Pasal 8
Susunan Pengurus
Susunan Pengurus LSM NIRWANA terdiri dari :
1. Dewan Pendiri
2. Dewan Pembina / Penasehat
3. Ketua dibantu oleh Wakil Ketua
4. Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris
5. Bendahara dibantu oleh Wakil Bendahara
6. Kordinator Bidang / Divisi dibantu oleh Ketua-Ketua Divisi
• Ketua Divisi Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM).
• Ketua Divisi Ekonomi Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat.
• Ketua Divisi Hukum, Politik dan Perlindungan Konsumen.
• Ketua Divisi Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkungan.

Pasal 9
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus
1. Ketua
a. Melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan oleh Musyawarah/Rapat Kerja Lembaga dan arahan Dewan Pembina/Penasehat.
b. Mengkoordinasikan segenap unsur internal lembaga yang ada untuk dapat mencapai hasil yang optimal.
c. Mengkomunikasikan kegiatan lembaga dengan unsur eksternal terkait seperti Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga sejenis baik di dalam maupun diluar negeri serta perorangan yang dianggap perlu.
d. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengurus dan Dewan Pembina/Penasehat.
e. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua dibantu oleh Wakil Ketua
2. Wakil Ketua
a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya
b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh unsure internal lembaga
c. Melaksanakan tugas-tugas lain atas arahan ketua
d. Mewakili ketua bilamana ketua berhalangan
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua
3. Sekretaris
a. Menyusun rencana kerja tahunan, rencana kegiatan dan rencana operasional lainnya sesuai dengan hasil musyawarah, rapat kerja dan pertemuan lainnya.
b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional harian internal kantor Dewan Pengurus Harian
c. Melaksnakan kegiatan administrasi kantor dan urusan dalam.
d. Mengatur kegiatan karyawan lembaga dan out sourcing
e. Melaksanakan tugas lain atas arahan ketua
f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
4. Bendahara
a. Menyusun rencana anggaran dan belanja tahunan lembaga, sesuai dengan hasil musyawarah, rapat kerja dan pertemuan lainnya.
b. Melaksanakan kegiatan bendahara rutin dan harian.
c. Mengupayakan penggalian sumber dana untuk lebih meningkatkan operasional lembaga.
d. Melaksanakan tugas lain atas arahan ketua.
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
5. Koordinator Bidang/Divisi
a. Menyusun rencana dan mengkoordinir kegiatan tahunan di tiap divisi
b. Mengkoordinasikan penyusunan laporan tahunan dari masing-masing Divisi.
c. Melaksanakan kegiatan rutin atau lainnya di masing-masing Divisi sesuai dengan hasil musyawarah, rapat kerja dan pertemuan lainnya.
d. Melaksanakan tugas lain atas arahan ketua
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua
6. Ketua Divisi Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM).
a. Melakukan investasi pada modal manusi (human capital) serta pelatihan, kajian dan penelitian dalam bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat.
b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan unsur internal lembaga.
c. Mengajukan saran di bidang SDM baik diminta maupun tidak diminta
d. Melaksanakan tugas lain atas arahan ketua.
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua
7. Ketua Divisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat
a. Melakukan pengamatan dan evaluasi kinerja pemerintah dan lembaga lainnya serta kondisi masyarakat dalam bidang ekonomi, budaya dan kesejahteraan.
b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan unsur internal lembaga.
c. Mengajukan saran di bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan baik diminta maupun tidak diminta.
d. Melaksanakan tugas lain atas arahan ketua
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua
8. Ketua Divisi Hukum, Politik dan Perlindungan Konsumen
a. Melakukan pengamatan dan evaluasi kinerja pemerintah dan lembaga lainnya serta kondisi masyarakat dalam bidang Hukum, Politik dan Perlindungan Konsumen Publik.
b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan unsur internal lembaga.
c. Mengajukan saran di bidang Hukum, Politik dan Perlindungan Konsumen Publik baik diminta maupun tidak diminta.
d. Melaksanakan tugas lain atas arahan ketua.
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
9. Ketua Divisi Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkungan
a. Melakukan pengamatan dan evaluasi kinerja pemerintah dan lembaga lainnya serta kondisi masyarakat dalam bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkungan
b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan unsur internal lembaga.
c. Mengajukan saran di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkungan baik diminta maupun tidak diminta.
d. Melaksanakan tugas lain atas arahan ketua.
e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

Pasal 10
Masa Jabatan Pengurus
Masa jabatan pengurus pada masing-masing posisi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali atau keseluruhannya maksimal 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV
RAPAT DAN PERMUSYAWARATAN

Pasal 11
1. Rapat pleno diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Harian dengan dihadiri oleh anggota LSM NIRWANA.
2. Rapat anggota diselenggarakan oleh anggota LSM NIRWANA berdasarkan adanya persoalan yang berkembang dikalangan masyarakat.
3. Rapat gabungan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Harian dengan mengambil usulan melalui rapat anggota.
4. Rapat tahunan diselenggarakan oleh dewan pengurus harian pada setiap tahun, selambat-lambatnya bulan april, yang dihadiri oleh dewan anggota pengurus dan segenab anggota lainnya. Dalam rapat tersebut dilaporkan tentang kinerja dan keadaan pengurus LSM NIRWANA. Disahkannya laporan itu oleh anggota rapat tahunan berarti pemberian pembebasan dan pemberesan kepada dewan pengurus mengenai tindakan dan kebijaksanaan yang telah diambil dan dilaporkan dalam laporan tahunan tersebut.
5. Rapat kerja diselenggarakan setelah disahkannya laporan pertanggungjawaban tahunan oleh anggota rapat tahunan dengan merumuskan program kerja berikutnya. Pelaksanaan program insidentil diluar program kerja yang telah ditentukan sepenuhnya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Harian melalui rapat gabungan.
6. Rapat Dewan Pengurus diselenggarakan atas inisiatif Dewan Pengurus Harian atau atas permintaan 2/3 (dua per tiga) dari anggota LSM NIRWANA.

Pasal 12
1. Setiap anggota merupakan peserta penuh rapat, dan karena itu mempunyai hak suara.
2. Hak suara didalam rapat dilakukan oleh anggota penuh berdasarakan jumlah anggota LSM NIRWANA.

Pasal 13
1. Rapat LSM NIRWANA sah jika sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota lembaga
2. Kecuali perubahan anggaran dasar, keputusan rapat lainnya dapat disahkan dengan suara terbanyak mutlak dari jumlah suara masing-masing anggota lembaga.

Pasal 14
1. Penyelenggaraan rapat-rapat LSM NIRWANA dilakukan oleh dewan pengurus harian yang pelaksanaannya dilakukan oleh panitia rapat yang dibentuk oleh Dewan Pengurus.
2. Agenda acara dan tata tertib rapat disiapkan oleh panitia rapat dan ditetapkan oleh Musyawarah Dewan Pengurus.

BAB V
KEUANGAN LEMBAGA

Pasal 15
1. Sumber keuangan LSM NIRWANA diperoleh dari :
a. Iuaran anggota
b. Sumbangan donatur dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
2. Untuk menambah pendapatannya LSM NIRWANA mengadakan usaha-usaha yang selaras dengan asas dan tujuan lembaga dan tidak bertentangan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Pasal 16
1. Seluruh pendapatan yang diperoleh LSM NIRWANA dibukukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Seluruh pendapatan dimaksud ayat 1 merupakan hak mutlak lembaga
3. Pada akhir masa jabatan kepengurusan akan dibentuk panitia verifikasi oleh Dewan Pengurus masing-masing dengan tugas pokok memverifikasi keuangan yang selajutnya dilaporkan pada musyawarah / rapat tahunan berikutnya.

BAB V
TENTANG PENYEMPURNAAN PERUBAHAN
DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
1. Hal-hal yang belum diatur dan dijelaskan dalam anggaran rumah tangga ini diatur dalam peraturan-peratuaran dan atau pedoman Dewan Pengurus
2. Perubahan - perubahan sebagai usaha penyempurnaan dalam anggaran rumah tangga ini dilakukan melalui rapat dengan sedikitnya 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang sah. Penyempurnaan atas anggaran rumah tangga ditetapkan oleh forum sidang rapat dewan pengurus

Pasal 18
1. Anggaran rumah tangga ini disahkan oleh rapat Dewan Pengurus LSM NIRWANA.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan melalui sidang rapat Dewan Pengurus LSM NIRWANA.


..........................Sumenep, 18 Januari 2005..........................
..............................Pimpinan Sidang..............................
........................Ketua................Sekretaris........................
.......................ttd..........................ttd.......................

MOHAMMAD ILYAS, SS......ABDUL KAFI, S.Sos

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar